15 Daftar Calon Mentri dari Parpol di Kabinet Baru Jokowi " Tidak Ada Nama Dari PAN dan Demokrat"

HarianKenari-  Sampai Selasa (22/10/2019) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyebut 34 orang ke Istana. 

Dari 34 orang yang dipanggil semenjak Senin (21/10/2019), 32 orang dipercaya akan menempati jabatan menteri atau petinggi satu tingkat menteri di Kabinet baru Jokowi. 

Seperti pengakuan Jokowi awalnya, formasi kabinet baru Jokowi datang dari wakil partai politik serta profesional. 

Selama ini, tertera ada 15 calon menteri dari partai politik yang sudah dipanggil. 

Ada yang disebut muka baru, ada yang muka lama. 

Mereka datang dari PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP serta Gerindra. 

Dari daftar calon menteri yang dipanggil Jokowi itu, tidak ada kader Partai Demokrat serta Partai Mandat Nasional (PAN). 

Walau sebenarnya awalnya, PAN serta Demokrat direncanakan akan masuk dalam kabinet. 

Sesaat Partai Gerindra yang awalnya jadi oposisi pada akhirnya masuk ke kabinet. 

Berikut perincian daftar calon menteri dari partai politik. 

1. PDIP 

PDIP direncanakan akan jadi partai politik yang mendapatkan bangku paling banyak. 

Ini sesuai pengakuan Jokowi awalnya. 

Selama ini, ada tiga kader PDIP yang sudah dipanggil Jokowi jadi calon menteri. 

Tiga kader PDIP itu yaitu Juliari P Batubara, Tjahjo Kumolo serta Yasonna Laoly. 

Bisa saja masih ada satu kader PDIP yang masuk kabinet yaitu Pramono Anung. 

Tetapi, sampai sekarang, Pramono Anung belum kelihatan dipanggil ke Istana. 

2. Golkar 

Sampai Selasa malam, tertera tiga kader Partai Golkar dipanggil Jokowi ke Istana. 

Mereka yaitu Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita serta Zainudin Amali. 

Awalannya, kader Golkar yang lain yaitu Bupati Minahasa Selatan, Tetty Paruntu sempat hadir ke Istana. 

Tetapi, Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan itu pada akhirnya gagal jadi calon menteri sebab tidak berjumpa Jokowi. 

3. PKB 

Tertera tiga kader PKB dipanggil Jokowi jadi calon menteri. 

Tiga calon menteri dari PKB itu yaitu Ida Fauziyah, Abdul Halim Iskandar serta Agus Suparmanto. 

Di kabinet Kerja Jilid I, PKB tempatkan tiga kadernya yaitu Hanif Dhakiri jadi Menteri Ketenagakerjaan, Imam Nahrawi jadi Menpora serta Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Ketinggalan, serta Transmigrasi Indonesia yang didepannya dijabat Marwan Jafar selanjutnya diganti Eko Putro Sandjojo. 

4. NasDem 

Partai NasDem direncanakan mendudukkan tiga kadernya di kabinet baru Jokowi. 

Tiga kader NasDem sudah dipanggil Jokowi yaitu Syahrul Yasin Limpo, Siti Nurbaya Bakar serta Johnny G Plate. 

Siti Nurbaya mengatakan kembali diakui jadi Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan. 

Di kabinet awalnya, kader punyai tiga wakil yaitu Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan Siti Nurbaya, Jaksa Agung HM Prasetyo serta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. 

4. Gerindra 

Gerindra yang awalannya oposisi pada akhirnya masuk dengan pemerintahan Jokowi. 

Ada dua wakil dari Gerindra yang telah dipanggil Jokowi. 

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto serta Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo mengatakan disuruh Jokowi jadi menteri di kabinet baru. 

Prabowo mengatakan dianya akan jadi menteri di bagian pertahanan. 

Sesaat tempat Edhy Prabowo akan langsung dipublikasikan oleh Jokowi pada Rabu (23/10/2019) esok. 

5. PPP 

Dari PPP, didapati cuma satu wakil yang dipanggil Jokowi yaitu Pelaksana Pekerjaan (Plt) Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa. 

Waktu berjumpa Jokowi, Suharso Monoarfa mengatakan bicara mengenai ekonomi pada umumnya, ketenagakerjaan, industri, analisa tehnologi, pengembangan, serta yang lain. 

Diluar itu, dia disuruh membuat roadmap rencana ekonomi. 

Suharso ikut mengulas pembentukan tubuh otoritas perpindahan ibu kota dengan Presiden. 

"Esok akan diterangkan (pos menteri apa)," kata Suharso, Selasa (22/10/2019), 


Demokrat Malas Berikan Komentar masalah Pengaturan Kabinet 


Partai Demokrat sampai sekarang belum memberi pengakuannya tentang pengaturan kabinet, oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Terhitung tentang penunjukkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto jadi Menteri Pertahanan (Menhan). 

Tiga politikus Demokrat yang didapati diparlemen, malas memberi komentar masalah pengaturan menteri oleh Jokowi. 

"Perlu ya di beri komentar, tak perlu lah," tutur Ketua DPP Demokrat Benny K Harman. 

Begitu halnya Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan. 

Menurut dia dia tidak ingin memberi komentar masalah pengaturan kabinet yang sedang dikerjakan Jokowi. 

"Jika itu saya no komen dahulu," tuturnya sebelum masuk ke ruangan rapat pleno. 

Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin malas memberi komentar pengaturan kabinet yang akan dipublikasikan Rabu besok itu, terhitung tentang peluang terdapatnya calon menteri‎ dari Demokrat. 

"Jika untuk lainnya bisa, untuk kabinet tidak dahulu. Ke Pak Sekjen saja" tuturnya. 

Tersebar berita Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) keluarkan petunjuk pada barisan partainya tidak untuk memberi komentar masalah dinamika pengaturan kabinet, baik itu pada media online, bikin, atau tv. Petunjuk itu tersebut tertanggal 21 Oktober 2019. 


PAN Mengaku Belum Ada Kader yang Dipanggil Jokowi 


Ketua DPP Partai Mandat Nasional ( PAN) Yandri Susanto menjelaskan, sampai ini hari belumlah ada kader PAN yang dipanggil Presiden Joko Widodo berkaitan kabinet kerja jilid 2 ke Istana Kepresidenan, Jakarta. 

"Tidak ada (kader yang dipanggil Presiden Joko Widodo)," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019) 

Yandri menjelaskan, pengaturan kabinet kerja jilid 2 adalah hak prerogatif presiden. 

PAN tidak menyodor-nyodorkan beberapa nama kader untuk diperhitungkan Jokowi jadi menteri. 

"Tetapi kita satu kali lagi itu hak prerogatif Pak Jokowi. Kita tidak ajukan nama, tidak lobi-Lobi spesial, tidak," tutur ia. 

Yandri menjelaskan, PAN automatis akan ada di luar pemerintah bila tidak ada kader yang masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. 

Walau demikian, Yandri menjelaskan, PAN akan bekerja bersama dengan pemerintah di parlemen dengan mengomentari kebijaksanaan yang dipandang tidak pas serta memberi dukungan program pemerintah yang berguna buat warga. 

"Apa kami bekerja bersama dengan Pak Jokowi? Iya, bekerja bersama, dapat. Program-program Pak Jokowi yang bagus harus kami junjung, tapi jika budget tidak pas, kebijaksanaan kurang cocok itu keharusan kami untuk mengatakan pembanding opini," katanya.

Posted in: Berita